Pengamat Sebut Prabowo Berharap Endorsement dari Jokowi

Pakar politik Dr. Panji Suminar menyebutkan bahwa Prabowo Subianto mengharapkan endorsement (dukungan) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akademikus Universitas Bengkulu itu mengatakan elektabilitas serta masih kuatnya dukungan simpatisan dan masyarakat terhadap sosok Jokowi menjadi pertimbangan tersendiri bagi Prabowo.

“Makanya kemudian Prabowo sangat berharap mendapatkan endorsement dari Jokowi, salah satu caranya dengan menggandeng Gibran (sebagai cawapres),” kata Dr. Panji Suminar di Bengkulu seperti dikutip dari Antara, Minggu.

Sehingga jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat minimal umur calon presiden-calon wakil presiden menjadi 35 tahun, kata Panji, Prabowo akan memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon wakil presiden (cawapres).
 
“Kalau MK langsung mengabulkan, saya yakin Prabowo akan memilih Gibran, meskipun belum tentu juga menang karena elektabilitas Gibran ibaratnya masih nol kilometer untuk ajang pilpres,” katanya.

Baca Juga:First Impression Drama Behind Your Touch: Dijamin Ketawa Sampai Akhir!

Meski begitu, dirinya menilai tak mudah untuk mengabulkan syarat minimal umur calon presiden-calon wakil presiden menjadi 35 tahun.
 
“Kalau MK memutuskan, syarat umur dikembalikan pada pembuat undang-undang itu akan sulit. Kalau pemerintah dan DPR setuju maka akan gampang mengubah UU, tapi apa mungkin pemerintah merekomendasikan seperti itu yang nanti akan memunculkan opini masyarakat, presiden memuluskan langkah sang anak,” kata Panji.
 
Selain itu, Panji menilai PDIP di DPR juga tidak akan menyetujui penurunan syarat minimal Capres-Cawapres tersebut.

Menurutnya hal itu dapat mengurangi dukungan untuk Ganjar di pilpres jika Gibran menjadi calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto.
 
“Artinya endorsement Jokowi sepenuhnya didapatkan oleh Prabowo, tidak lagi ke Ganjar kalau Gibran jadi berpasangan dengan Prabowo. Nah apakah PDIP akan menyetujui hal seperti itu. Oleh sebab itu, Gibran bisa maju sebagai cawapres kalau MK memutuskan langsung bukan menyerah perubahan UU ke pembuat UU,” katanya.