MEDAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan kembali mengaktifkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Pengaktifan kembali Panwascam untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 itu berdasarkan Surat Keputusuan Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harhap NOMOR: 08/K.BAWASLU-PROV.SU-28/HK.01.01/VI/2020.
Selain pengaktifan Panwascam dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Medan itu juga disebutkan pengaktifan kembali Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kota Medan.
”Surat pengaktifan kembali Panwascam tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 05/K.Bawaslu-Prov.Su-28/HK.01.01/III/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Medan dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Medan Tahun 2020,” ujar Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, Minggu, (14/6/2020).
Dengan terbitnya surat tersebut, lanjut dijelaskan Payung Harahap, secara otomatis sejak hari Sabtu, 13 Juni 2020, Panwascam dan PKD di Kota Medan aktif kembali melakukan pengawasan tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020.
“Seluruh Panwascam dan Pengawas Kelurahan se-kota Medan secara administrasi sudah diaktifkan kembali. Sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada yang akan diawali sejak 15 Juni 2020 sudah menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.
Kendati demikian, kata Payung Harahap, Komisioner Panwascam dan PKD diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
“Tetap Semangat. Jaga kesehatan. Landasan kerja kita tetap berpedoman kepada protokoler kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah yakni dengan menjaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, tidak bersentuhan dan lain sebagainya,” pungkas Payung Harahap seraya meminta jajaran Panwascam untuk tetap berkoordinasi minimal melalui Aplikasi WhtsApp atau telepon.
Sebelumnya, penonaktifan pengawas Ad-hoc dalam hal ini Panwascam dan PKD tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) BAWASLU RI No. 0252. Berdasarkan SE tersebut, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 pengawas Ad-Hoc untuk sementara dinonaktifkan.
Akan tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan dan pembahasan, Pemerintah, DPR, dan penyelenggara sepakat Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020.
Keputusan itu sekaligus menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.
Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 tersebut telah dituangkan dalam Perppu No.2 Tahun 2020 sebagai penundaan Pilkada akibat Covid-19. (Gie)
